Pertama-tama kami sampaikan terimakasih atas pertanyaan Bapak SS di Jakarta , pertanyaan tersebut banyak pula kami terima melalui telepon, seiring salam semoga Bapak sekeluarga dalam keadaan sehat selalu.

Tentu kita sudah tidak asing lagi dengan slogan-slogan “Sebagai warga negara yang baik wajib bayar pajak“, iklan tersebut  dapat kita temui dimana-mana , baik , koran , majalah ataupun disudut-sudut jalan..

Dengan kata lain bayar pajak adalah kewajiban setiap orang tak terkecuali  pensiunan, sebagai pensiunan bukan berarti kita berhenti membayar pajak, karena pensiunan juga merupakan bagian dari  warga negara RI dan masih mempunyai pengahasilan yaitu yang kita kenal dengan uang pensiun atau bahasa undang-undangnya adalah manfaat pensiun.

Penghasilan yang terkait dengan pensiunan terdiri dari 2 jenis, pertama manfaat pensiun yang dibayar setiap bulan dan kedua manfaat  pensiun yang dibayarkan secara sekaligus. Kedua jenis manfaat pensiun itu timbul sebagai adanya iuran pensiun yang wajib dibayarkan ketika pensiunan tersebut masih aktif bekerja.  Iuran pensiun tersebut ada yang menjadi tanggungan Pemberi Kerja (BRI) ada pula yang menjadi tanggungan pekerja.

Pembayaran manfaat pensiun baik bulanan maupun sekaligus tersebut merupakan obyek pemotongan PPh pasal 21. Dasar pemotongan/perhitungan manfaat pensiun bulanan adalah pasal 17 (1) huruf a UU PPh, sedangkan PPh manfaat pensiun sekaligus dihitung berdasarkan Peraturan Pemerintah tentang uang pesangon dan uang pensiun yang dibayar secara sekaligus (PP No.68/2009).

Penghasilan kena pajak bagi pensiunan adalah sebesar penghasilan netto dikurangi dengan penghasilan tidak kena pajak. Besar Penghasilan netto bagi penerima manfaat pensiun bulanan adalah jumlah seluruh penghasilan bruto dikurangi dengan biaya pensiun. Sedangkan biaya pensiun yang dapat dikurangi dari penghasilan bruto untuk perhitungan pemotongan pajak penghasilan bagi penerima pensiun berkala / bulanan ditetapkan sebesar 5% dari penghasilan bruto, setinggi tingginya Rp. 2.400.000,- setahun atau Rp. 200.000,- sebulan.

Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP),  Besarnya PTKP adalah :

♦ Wajib Pajak (pensiunan ) : Rp. 15.840.000,-
♦ Tambahan status kawin : Rp.   1.320.000,-
♦ Tambahan istri bekerja : Rp. 15.840.000,-
♦ Tambahan 1 anak : Rp.   1.320.000,-   dengan maksimal 3 orang anak.

Dengan demikian apabila pensiunan dengan status keluarga K/2 , kawin dengan mempunyai 2 anak yang masih dalam tanggungan, maka PTKP nya adalah sebesar             = Rp. 15.840.000 +  3 (1.320.000) = Rp. 19.800.000

Adapun besarnya PTKP ditentukan berdasarkan  status keluarga  pada awal tahun, bagi pensiunan yang pensiun ditengah tahun atau bukan pada awal tahun maka status keluarga ditentukan pada awal pembayaran manfaat pensiun.

Contoh perhitungan pajak pensiunan sbb :

Penghasilan Bruto  *) =  62,961,629
♦ Biaya Pensiun 5% x 62.961.629, maksimal 2.400.000 =  2,400,000
♦ Penghasilan Netto 60,561,629
♦ Penghasilan Tidak kena Pajak (PTKP) status K/0 = 15.840.000 + 1.320.000 = 17,160,000
♦ Penghasilan Kena Pajak (PKP) 43,401,629
♦ PPh pasal 21  ( 5% x 43.401.629,-) **) 2,170,081

*)   Penghasilan Bruto di atas merupakan penjumlahan dari seluruh penerimaan

manfaat pensiun + Tunjangan Pajak yang diberikan oleh Dana Pensiun BRI

**) Berdasarkan pasal 17 ayat (1)  huruf a. Undang-Undang Pajak Penghasilan

ditetapkan tarif pajak penghasilan kena pajak , yaitu :

♦ Penghasilan s/d. Rp. 50.000.000,- tarif  5 %
♦ Penghasilan Rp. 50.000.000 sd. Rp. 250.000.000,- tarif  15 %
♦ Penghasilan Rp. 250.000.000 sd. Rp. 500.000.000, tarif  25 %
♦ Penghasilan di atas Rp. 500.000.000 , tarif 30 %

Tarif PPh Pasal 21 bagi yang tidak mempunyai  NPWP

Bagi Penerima manfaat pensiun yang dipotong PPh pasal 21 yang tidak memiliki NPWP, dikenakan pemotongan PPh pasal 21 dengan tarif lebih tinggi 20% daripada tarif yang diterapkan terhadap Wajib Pajak yang memiliki NPWP.

Sehingga berdasarkan contoh perhitungan tersebut diatas , PPh pasal 21 pensiunan  tersebut menjadi =  Rp. 2.170.051 x 120%  = Rp. 2.604.061,-

Tentu tidak menjadi masalah bagi pensiunan , karena pajak penghasilan PPh pasal 21 atas manfaat pensiun menjadi beban Dana Pensiun BRI. Namun ini akan menjadi beban tambahan bagi Dana Pensiun sehingga dapat mempengaruhi kekayaan Dana Pensiun yang pada gilirannya mempengaruhi Rasio Kecukupan Dana Dana Pensiun .

Sehingga  pada kesempatan ini kami menghimbau kembali  bagi para bapak / ibu pensiunan yang belum mempunyai / melaporkan NPWP nya ke Dana Pensiun BRI dimohon untuk segera melaporkannya. Demikian semoga bermanfaat. Salam.